BREAKING NEWS: Mei 2020

Rabu, 27 Mei 2020

Dear Warga Jabar, Ini Update Kang Emil Soal Masuk Sekolah

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia

NEWS

26 May 2020 14:56

Dear Warga Jabar, Ini Update Kang Emil Soal Masuk Sekolah

Foto: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Foto: Rizal/Humas Jabar)

Kota Bekasi, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau simulasi pembukaan mall di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5/2020). Mall yang ditinjau adalah Summarecon Mall yang berlokasi di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara.

Dalam kesempatan itu, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, menyinggung perihal kesiapan sekolah memasuki normal baru.

"Kita kaji adaptasi baru untuk sekolah," ujarnya dalam konferensi pers.

Dalam kesempatan itu, Kang Emil menekankan kalau tidak ada pembukaan mall, melainkan hanya simulasi.

"Jika nanti sudah bisa dibuka prosesnya seperti ini. Jadi istilahnya bukan buka mall. Kenapa ada orang? Makanan dan obat-obatan buka. Di luar makanan dan obat-obatan tidak boleh buka," katanya.

Baca:

Ridwan Kamil: Ke Mal Bekasi Wajib Masker & Sarung Tangan!

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengaku belum mengambil keputusan perihal masuk sekolah. Demikian disampaikan Nadiem saat melakukan rapat kerja virtual dengan Komisi X DPR RI, dikutip CNBC Indonesia, Jumat (22/5/2020).

"Mohon menunggu dan saya belum bisa memberikan statement apapun untuk keputusan itu. Karena dipusatkan di gugus tugas. Mohon kesabaran. Kalau ada hoax-hoax dan apa sampai akhir tahun, itu tidak benar," kata Nadiem.

Bocoran Protokol New Normal yang Akan Diterapkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera menyosialisasikan protokol adaptasi dengan tatanan new normal. Jokowi berharap sosialisasi secaramasif bisa membuat angka kasus Corona di Indonesia menurun.

Gusti Ramadhan Alhaki - 20DETIK

Komentar

Selasa, 26 Mei 2020

Polisi Sita Puluhan Knalpot Brong di Jalur Bandung-Lembang

Bandung -

Puluhan kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot brong atau bising disita polisi. Motor disita saat kebut-kebutan di jalan raya Bandung-Lembang atau sebaliknya.

"Ada 20 kendaraan dengan knalpot racing yang kita tertibkan selama bulan Ramadhan," ucap Kapolsek Cidadap AKP Septa Firmansyah kepada detikcom, Rabu (27/5/2020).

Septa menuturkan motor-motor knalpot bising itu melintas di depan Polsek Cidadap yang berada di Jalan Setiabudi, Kota Bandung. Suara bising knalpot motor mereka mengganggu masyarakat sekitar yang tengah menunaikan ibadah puasa.

"Masyarakat juga mendukung karena merasa terganggu saat Ramadan, karena salat di rumah masing-masing bukan di masjid, jadi yang pinggir jalan merasa terganggu," kata Septa.

Septa mengatakan penertiban dilakukan aparat Polsek Cidadap saat kendaraan melintas di depan polsek. Kendaraan langsung diamankan untuk didata dan disita.

"Kalau knalpotnya racing, langsung kita minta suruh copot dan ganti. Kalau surat lengkap, kita suruh balik lagi. Mereka juga harus buat surat pernyataan tidak pakai knalpot racing lagi," tuturnya.

Selain motor berknalpot bising, polisi juga menemukan kendaraan yang tak dilengkapi surat-surat. Motor tanpa surat itu pun ikut disita.

"Ada 50 kendaraan roda dua tidak dilengkapi surat-surat. Kita minta untuk dilengkapi surat-suratnya," kata Septa.

Sabtu, 16 Mei 2020

Perjalanan Kasus Habib Bahar hingga Bebas dari Penjara

Habib Bahar bin Smith bebas usai menjalani setengah masa pidana atas kasus penganiayaan. Bahar keluar Lapas Pondok Rajeg dengan memakai baret merah bintang 5. — Habib Bahar bin Smith (Foto: pool)

Bandung -

Habib Bahar bin Smith telah bebas dari penjara usai mendapat program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Lalu seperti apa perjalanan kasus penganiayaan Bahar hingga akhirnya bebas?

Detikcom merangkum perjalanan kasus Bahar bin Smith dari mulai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar, proses persidangan hingga akhirnya bebas.

Ditetapkan Tersangka Kasus Penganiayaan 2 Remaja

Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat atas kasus penganiayaan terhadap dua orang remaja Cahya Abdul Jabar dan Khoirul Aumam Al Mudzaqi.

Penetapan tersangka itu dilakukan usai Bahar menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar pada 18 Maret 2018 lalu. Usai ditetapkan tersangka, Bahar langsung menjalani proses penahanan.

"Sudah tersangka. Dari awal dipanggil sudah tersangka," ucap Azis Yanuar salah satu kuasa hukum Bahar kala itu.

Azis mengatakan Bahar tak diperbolehkan pulang oleh penyidik. Menurut dia, penyidik menggunakan haknya untuk menetapkan Bahar ditahan atau tidak.

"Pemeriksaan dilanjutkan habib Bahar masih diproses selama 1x24 jam. Sebagaimana ketentuan kepolisian menggunakan haknya untuk tetap meminta habib Bahar untuk tinggal di Dirkrimum Polda Jabar untuk pendalaman jadi besok baru diputuskan," katanya.

Kasus penganiayaan itu terjadi di Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin di Kabupaten Bogor. Dua korban dianiaya oleh Bahar di ponpes miliknya tersebut.

Diketahui, aksi penganiayaan yang dilakukan Bahar itu didasari atas perbuatan dua korban. Mereka mengaku-ngaku sebagai Bahar saat di Bali dan mendapatkan uang dari warga. Uang itu digunakan untuk ongkos pulang.

Kamis, 14 Mei 2020

Sinyal SOS dari Kebun Binatang

Foto : Agung Pambudhy/detikcom

Kamis, 14 Mei 2020

Hampir dua bulan lamanya taman margasatwa dan konservasi Taman Safari di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, sepi. Biasanya, kebun binatang seluas 168 hektar yang terletak di lereng Gunung Gede Pangrango itu selalu ramai pengunjung. Bahkan, setiap akhir pekan kendaraan pengunjung selalu mengular hingga membuat Jalan Raya Puncak macet. Kini kondisinya berbeda pasca dilakukannya penutupan sementara akibat pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

Pengumuman bertuliskan “Taman Safari Indonesia Tutup Sementara” terpasang di depan pos keamanan yang berjarak 20 meter sebelum Gerbang Gading, ikon Taman Safari Cisarua. Tanda peringatan bertuliskan “Selain Karyawan Dilarang Masuk” dan “Area Wajib Menggunakan Masker” juga dipasang. Petugas keamanan dengan ketat selalu memeriksa tamu yang akan masuk dengan protokol kesehatan. Suhu tubuh dicek, tamu wajib mengenakan masker, dan harus cuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer.

Tak hanya Taman Safari Cisarua, unit usaha milik Taman Safari Indonesia (TSI) Group lainnya juga ditutup sementara sejak 23 Maret 2020. Unit usaha itu antara lain Taman Safari Prigen (Pasuruan, Jawa Timur), Bali Safari Park (Gianyar, Bali), Batang Dolphins Center (Batang, Jawa Tengah) dan Jakarta Aquarium. Awalnya penutupan hingga 19 April 2020, tapi waktunya diperpanjang sampai nanti pandemi COVID-19 sudah bisa dikendalikan. Penutupan juga dilakukan oleh kebun binatang di berbagai daerah.

Sebuah mobil berada di gerbang masuk saat penutupan Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/3/2020).
Foto : Arif Firmansyah/ANTARA Foto

“Jadi memang pada umumnya lembaga konservasi dan kebun binatang saat pandemi COVID-19 sudah tutup sejak pertengahan Maret. Taman Margasatwa Ragunan 16 Maret, ada yang 20 atau 22 Maret, setelah itu tutup semua, termasuk Taman Safari,” ungkap Komisaris Taman Safari Indonesia (TSI) Group, Tony Sumampau, yang menemani detikX saat mengunjungi Taman Safari Cisarua pada Sabtu, 9 Mei 2020.

Sejak tutup, praktis Taman Safari Cisarua tidak lagi mendapatkan pemasukan dari tiket pengunjung. Padahal, selama ini pendapatan dari tiket itulah yang digunakan untuk menopang pembayaran gaji karyawan, pajak daerah, hingga membeli pakan satwa peliharaan. Sekedar diketahui, operasional Taman Safari Cisarua setiap bulannya memakan biaya sebesar Rp 9,6 miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk pakan hewan Rp 4,5 miliar, gaji dan honor pegawai Rp 4 miliar, dan membayar kontribusi kepada Pemkab Bogor sebesar Rp 44 miliar setahun dengan cicilan setiap bulannya Rp 5,9 miliar.

Kondisi tak menentu ini telah memaksa Taman Safari Cisarua untuk mengencangkan ikat pinggang. Dari 1.060 pegawai yang bekerja di Taman Safari Cisarua, 400 di antaranya sudah dirumahkan beberapa waktu lalu. Mereka adalah karyawan bagian kebersihan, tiket, pertamanan, dan restoran. Sedangkan sebanyak 600-an orang lainnya seperti keeper (pengasuh satwa) dan pengurus pakan serta kesehatan satwa masih bekerja secara bergantian. “Setiap hari hanya setengah dari mereka yang masuk, khususnya bekerja untuk membantu penanganan satwa,” terang Tony.

Tony Sumampau, Komisaris Taman Safari Indonesia Group
Foto : Iswahyudi/20Detik

Menurut Tony, kebun binatang besar seperti Taman Safari bisa bertahan selama empat bulan jika tanpa pemasukan sama sekali sejak ditutup. Di luar Taman Safari, banyak kebun binatang atau lembaga konservasi yang tergabung dalam Persatuan Kebun Binatang se-Indonesia (PKBSI) sudah menyatakan berada dalam keadaan kritis alias SOS. Mereka terutama kebun binatang skala kecil. Memang, masing-masing anggota PKSBI sudah sepakat untuk memiliki cadangan dana untuk contingency plan (kondisi darurat) tiga hingga empat bulan. Namun, dana itu disiapkan bila menghadapi bencana alam, bukan pandemi seperti COVID-19 yang sama sekali tidak terduga sebelumnya.

“Jadi seperti itu. Kalau bulan pertama saja kita pikir aman lah, nggak jadi masalah. Nah bulan kedua ini kita rasa kok COVID ini belum selesai. Ujungnya di mana? Kalau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terus celaka nih kita. Bukan saja pengaruh ke manusianya (SDM) juga pakan hewannya yang mahal,” ungkap Tony.

Kekhawatiran juga dirasakan pengelola kebun binatang mini Faunaland Ancol. Kebun binatang itu masih mengaku masih sanggup membiayai operasional hingga tiga bulan ke depan, walau tanpa pemasukan dari tiket pengunjung. "Kalau ditanya ketahanan, mungkin dua sampai tiga bulan kita masih sanggup. Tapi kalau lebih dari itu, kita juga khawatir, " ungkap General Manager Faunaland, Fardhan Khan, kepada detikX di kantornya, Selasa, 5 Mei 2020. Saat ini pegawai kebun binatang memang masih bekerja, namun dengan sistem bergilir. Mereka bertugas merawat dan memberikan makanan kepada 161 ekor satwa unik dari Indonesia timur yang terdiri dari 59 spesies.

Setiap bulannya, Fardhan mengungkapkan, kebun binatang seluas 5 hektar di kawasan Ecopark Ancol itu menghabiskan biaya antara Rp 110-120 juta untuk membeli sayuran, buah-buahan dan daging mentah. Sementara untuk operasional secara keseluruhan, Faunaland menghabiskan biaya antara Rp 500-600 juta setiap bulannya. Di tengah situasi pandemi ini, pengelola terpaksa melakukan sejumlah efisiensi. Namun, efisiensi itu tidak dilakukan pada penyediaan pakan satwa, sebab hal itu menyangkut kesejahteraan dan kesehatan mereka. "Paling hanya 10 persen yang kita lakukan efisiensi. Cuma kita lihat pakan satwa mana yang kalau sorenya masih ada sisa. Nah berarti kita kurangin tuh. Jadi harus pas habisnya nggak boleh sisa," tandas Fardhan.

Seorang petugas memberi makan satwa di Fardhan Khan, Ancol
Foto : Syailendra Hafiz Wiratama/detikX

Taman Safari dan Faunaland berharap ada bantuan dana untuk mendukung biaya operasional di tengah situasi pademi COVID-19. Fardhan mengatakan, PKBSI sudah menyurati Presiden Joko Widodo melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) untuk meminta bantuan. Pasalnya, hampir 70-80 persen satwa yang dipelihara KB/LK merupakan aset pemerintah yang dititipkan kepada mereka. “Nah, pada saat kejadian seperti ini, inginnya pemerintah bantu juga dong. Ikut berpartisipasi lah. Karena kalau seperti di Medan atau di Ragunan kan masih di-support oleh Pemprov. Kaya kita dan Taman Safari kan full swasta, ya udah tinggal seberapa kuat aja kas dia,” jelasnya.

Sedangkan menurut Tony, yang juga saat ini menjabat sebagai Sekjen PKBSI, mengatakan, selama ini antar kebun binatang sudah bergotong royong untuk saling membantu, tapi kurang efektif. Sebab nilai bantuan hanya Rp 5 juta saja per kebun binatang. Ia menambahkan PKBSI lalu meminta bantuan kepada Kementerian KLH dengan menyurati Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Menko Perekonomian, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Alternatif lainnya adalah dengan melakukan penggalangan dana ‘Food for Animal’ pakan untuk satwa. Hingga saat ini dana yang terkumpul sebesar Rp 1,2 miliar.

Dana yang terkumpul itu akan salurkan kepada kebun binatang-kebun binatang yang membutuhkan, karena tidak bisa survive sampai akhir bulan ini. Bantuan itu hanya untuk pakan pokok saja, belum termasuk untuk biaya tenaga kerja dan lain-lainnya. Dana untuk cadangan pakan satwa ini sudah dicairkan sebesar Rp 380 juta pada Senin, 11 Mei 2020. “Nah, itu situasi sampai akhir bulan ini. Saya yakin lebih banyak lagi kebun binatang itu akan mengajukan permohonan yang sama,” terang Tony.

Sementara, Ketua Umum PKBSI Rahmat Shah bilang organisasinya menaungi 57 LK/BK dengan jumlah pekerja sebanyak 22.000 orang. Ada 4.912 jenis satwa dengan jumlah 68.933 ekor satwa endemic yang dilindungi negara dan belahan dunia lainnya, seperti mamalia, karnivora, herbivora, reptil, unggas, ikan dan lainnya. Per tahun rata-rata pengunjung LK/KB sebanyak 50 juta orang. Penghasilan LK/KB ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi bagi PAD daerah.

Fardhan Khan, General Manager Faunaland.
Foto : Syailendra Hafiz Wiratama/detikX

Penutupan sementara operasi LK/KB untuk membantu memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Namun di sisi lain, mengganggu biaya operasional LK/KB, seperti biaya pakan, obat-obatan satwa, biaya pegawai dan lainnya. Walau banyak kebun binatang milik pemerintah daerah melalui dana APBD, tapi sebagian besar masih mengandalkan pemasukan dari penjualan tiket pengunjung, akibatnya mempengaruhi kondisi keuangan kebun binatang itu sendiri.

Berdasarkan rilis PKBSI pada 28 April 2020, disebutkan bahwa 92,11 persen lembaga konservasi dan kebun binatang hanya bisa bertahan satu bulan ke depan. Sedangkan, 2,26 persen kebun binatang yang mampu bertahan menyediakan pakan satwa dalam jangka waktu 1-3 bulan. Sementara, 2,63 persen sisanya adalah kebun binatang atau lembaga konservasi besar yang mampu menyediakan pakan lebih dari tiga bulan. “Situasi ini menyebabkan krisis yang mengkhawatirkan, apabila sampai akhir bulan Mei 2020 tidak terdapat bantuan nyata dari donatur maupun pemerintah, maka kondisi satwa koleksi akan semakin terancam,” kata Rahmat kepada detikX, Kamis, 7 Mei.

Rahmat menambahkan, para pengelola LK/KB mencoba mengatasi situasi sulit dengan mensubstitusi (penyesuaian/penghematan) pakan, pengurangan pegawai, pengaturan jam kerja pegawai, menyediakan suplai pakan mandiri dan penggalangan dana. PKBSI memprioritaskan bagaimana satwa tetap sehat dan terjamin kesejahteraannya dengan baik. Untuk itu, Rahmat berharap ada dukungan dan bantuan dari berbagai kalangan seperti pemerintah pengusaha, tokoh masyarakat, pencinta satwa dan masyarakat. “Kita semua berharap pandemi (COVID-19) cepat berlalu dan kita bisa kembali menjalani kehidupan normal sebagaimana mestinya,” pungkas Rahmat.

Rabu, 13 Mei 2020

Bocah SMP Bunting 7 Bulan Dicabuli, Anggota DPRD Ini Rayu Korban dengan Duit Rp 1 M untuk Berdamai: Ini Bentuk Keprihatinan Saya

Istimewa via Tribun Manado

Anggota DPRD Gresik, Nur Hudi (kiri) dan kolase foto ilustrasi siswi SMP hamil. Setelah melobi akan memberikan uang Rp 500 juta tapi ditolak keluarga korban, sogokan ke siswi SMP Gresik dinaikkan menjadi Rp 1 miliar.

Sosok.ID - Kasus pencabulan di Indonesia masih marak terjadi.

Mirisnya korban pencabulan tak jarang kerap disalahkan, disudutkan, dan ditolak oleh lingkungan.

Baru-baru ini, seorang oknum anggota DPRD Gresik malah menyogok korban pencabulan dengan duit Rp 1 miliar.

Tujuan suap itu tak lain dan tak bukan agar keluarga korban bungkam, dan memilih jalur damai.

Melansir Surya.co.id, Nur Hadi, anggota DPRD Gresik datang ke rumah siswi SMP yang hamil 7 bulan akibat dicabuli (MD).

Sebelum menawarkan uang sejumlah Rp 1 miliar, Nur Hadi telah lebih dulu melobi korban dengan uang Rp 500 juta.

Namun keluarga korban tak sudi menerima iming-iming duit darinya.

Rupanya, Nur Hadi datang mewakili pelaku yang telah mencabuli bocah SMP tersebut.

Ia datang dengan iming-iming agar pelaku yang juga adalah temannya, selamat dari bui.

Politisi itu meminta agar siswi SMP yang hamil mencabut laporan ke polisi.

Nur Hadi ingin membantu temannya dengan menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan.

Kakak dari korban alias C menyebut, Nur Hadi datang pada Jumat (1/5) siang.

Datang seorang diri, Nur menemui ibu korban alias IS (49) di rumahnya.

Keduanya duduk berdialog di tikar, sebab rumah korban tak memiliki ruang tamu yang layak untuk menjamu tamunya.

Sejak laporan dibuat oleh korban kira-kira selama dua pekan sebelum Nur Hadi datang, polisi belum pernah memanggil terduga pelaku.

Oleh karenanya Nur Hadi mencoba cari celah untuk melindungi temannyan dan menawarkan duit Rp 500 juta.

Meski ditolak keluarga, Nur Hadi tak menyerah. Ia datang lagi ke rumah korban dengan menaikkan jumlah penawaran.

"Pak Nur Hudi ke rumah saya sendiri menemui ibu.

Malah dinaikkan Rp 1 miliar kalo ibu mau, katanya adik saya akan diajak ke notaris.

Katanya uang itu dari pelaku tapi lewat Pak Nur Hudi. Niatnya memberi solusi, bilangnya gitu," ucap C, mengutip Surya.co.id, Rabu (13/5).

Uang berjumlah fantastis itu, kata C, ditawarkan agar keluarga korban mampu memperbaiki rumah agar menjadi lebih layak.

Selain menemui ibu MD, Nur juga melobi Pak Dhe dari korban agar pelaku SG (51) bebas dari jerat hukum.

Tetapi sia-sia, keluarga korban bersikeras membawa kasus ke ranah hukum.

Mereka menuntut keadilan atas apa yang telah dilakukan pelaku kepada anaknya di usianya yang masih belia.

Saat dikonfirmasi, oknum DPRD itu bahkan tak mengelak akan perbuatannya.

Ia mengakui telah datang kepada ibu korban untuk bernegosiasi.

Menurutnya, apa yang dilakukannya adalah inisiatif pribadi, sebab menyelesaikan kasus pencabulan dengan cara kekeluargaan dianggapnya sebagai sesuatu yang lebih bijaksana.

”Semua ini karena bentuk keprihatinan saya terhadap keluarga korban MD supaya punya rumah sendiri dan bayinya punya masa depan," ungkap Nur Hadi, dikutip dari Tribun Manado.

Eroju News

Ilustrasi aksi pencabulan

"Saya lancang sendiri, tidak disuruh tersangka untuk menjanjikan seperti itu. Karena keluarga korban tidak setuju, saya juga tidak jadi menyampaikan ke keluarga tersangka," bebernya.

Nur Hadi menegaskan, ia tak berupaya menghalangi proses hukum dan tetap menghormati proses yang berjalan.

Dia mengatakan tak terlibat dalam komunikasi apapun baik dengan tersangka maupun korban, usai penolakan tersebut.

"Kami pun tidak pernah menghalangi proses hukum yang berjalan atau lakukan lobi-lobi dengan pihak berwajib terkait masalah ini.

Itulah penjelasan yang bisa saya berikan dan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman media juga publik.

Hal seperti ini secara tidak langsung bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua,” paparnya.

Adapun uang yang ditawarkan Nur Hadi kepada keluarga korban adalah uang warisan terduga pelaku (SG).

Nur tidak melibatkan sepeser pun uang pribadinya dan mengaku hanya berusaha menyelesaikan kasus itu sebagai wakil rakyat. (*)

FADLI ZON : PAK JOKOWI, KENAIKAN IURAN BPJS DI TENGAH PANDEMI

Jakarta -

Presiden Joko Widodo memutuskan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengkritik langkah teranyar Jokowi ini.

"Pak Jokowi, kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi dan setelah ada keputusan MA menurunkannya, benar-benar absurd," kata Fadli Zon yang bercuit di Twitter, Kamis (14/5/2020).

Fadli Zon menilai masyarakat seperti terkena musibah berlipat ganda setelah Jokowi memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengan pandemi Corona. Fadli Zon meminta Jokowi mencabut keputusannya ini.

"Rakyat sudah jatuh tertimpa tangga lalu seperti dilindas mobil. Selain bertentangan dengan akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat. Kesengsaraan rakyat tambah meroket. Batalkanlah!" sebut Fadli Zon.

PKS USUL KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN DICABUT PEMERINTAH

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar menilai pemerintah tak peka dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah wabah virus Corona. Ansory mengusulkan agar Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan dicabut.

"Pemerintah tidak peka dan terbukti tuna empati dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi wabah COVID-19, dimana masyarakat sedang susah dan menderita namun justru menaikkan iuran BPJS Kesehatan," kata Anshory kepada wartawan, Rabu (13/5/2020).

"Untuk itu saya Ansory Siregar Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS mengusulkan untuk mencabut Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan" tegasnya.

Senada dengan Ansory, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetyani juga menilai pemerintah tak peka dengan suasana batin masyarakat. Netty mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melukai kemanusiaan.

"Pemerintah tidak memiliki kepekaan dan empati terhadap suasana kebatinan dan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat COVID-19. Bahkan menurut beberapa pakar kondisi ekonomi kita akan terganggu hingga akhir tahun bahkan awal tahun depan. Maka kebijakan kenaikan ini sangat mencederai kemanusiaan," ujarnya.

Kenaikan iuran BPJS menjadi kado buruk menjelang Lebaran. Pemerintah, kata Netty, seharusnya fokus menangani virus Corona dengan menggunakan anggaran yang sudah disiapkan.

CEK COK BATAS KEBUN, PETANI DI LUWU PUKUL TETANGGA HINGGA TEWAS

Jakarta -

Personil Polsek Bupon, Polres Luwu, Sulawesi Selatan, mengamankan KM (47), pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban MA (26) tewas. Kasus penganiayaan terjadi berawal dari pertengkaran soal batas kebun.

"Awalnya antara korban dan pelaku bertengkar masalah batas kebun yang berada di Dusun Balutan, Desa Balutan, Kecamatan Bupon. Pelaku memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu secara berulang kali pada bahagian kepala sehingga korban langsung tergeletak," ujar Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Faisal Syam saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2020)

Korban diketahui juga merupakan tetangga pelaku, di Desa Padang Tuju, Kecamatan Bupon. Faisal mengatakan sebelum meninggal korban sempat ditolong warga dan dibawa ke Puskesmas.

"Setelah terjatuh korban ditolong oleh warga dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas dan pada saat dilakukan tindakan medis disitulah korban meninggal dunia," jelasnya.

Disebutkan pelaku akan dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP. Dengan ancaman penjara, paling lama 7 tahun.

"Pelaku sementara kami kenakan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun," pungkasnya.

Sebelumnya pelaku diamankan di Mapolsek Bupon namun karena pertimbangan keamanan dimana dikhawatirkan keluarga korban lakukan tindakan balas dendam, pelakupun akhirnya dipindahkan ke Mapolres Luwu.

Catat! Ini Sejumlah Aturan Baru PSBB di Kota Bandung

Poster — Ilustrasi PSBB (Foto: Edi Wahyono)

Bandung -

Wali Kota Bandung Oded M Danial terbitkan kembali peraturan wali kota (Perwal) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bandung.

Perwal 21/2020 menggantikan Perwal 16/2020. Perwal pengganti itu masih sama dengan Perwal sebelumnya, namun ada substansi baru yang diatur dalam Perwal 21/2020.

"Pengaturan penghentian semua sekolah, dan sekolah agama islam serta ditambah sekolah keagamaan lainnya, pendidikan keagamaan lainnya dan pendidikan non formal lainnya," katanya di Pendopo Kota Bandung, Rabu (16/5/2020).

Perwal ini juga merevisi soal larangan warga berboncengan selama pelaksanaan PSBB di Kota Bandung.

"Untuk pengendara motor pribadi, prinsip umum tidak boleh ada penumpang, kecuali pengemudi dan penumpang memiliki alamat rumah yang sama, untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 dan bagi kondisi gawat darurat kesehatan," ungkap dia.

Selain itu, motor berbasis aplikasi hanya untuk mengangkut barang, kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 bagi kondisi gawat darurat kesehatan.

Tak hanya itu, toko bangunan yang sebelumnya tidak boleh buka kini bisa buka.

"Toko bahan bangunan dan material dibolehkan buka, dengan pembatasan jam operasional mulai Pukul 08.00-14.00 WIB dan wajib menerapkan standar kesehatan maksimal serta physical distancing," jelasnya.

Tak hanya itu, Oded juga menyebut ada perluasan wewenang Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Kelurahan dalam penegakan hukum.

"Mereka berwenang memberikan teguran lisan, peringatan, catatan kepolisian terhadap para pelanggar, penahanan kartu identitas, pembatasan, penghentian, pembubaran dan penutupan sementara," tambahnya.

"Kantor kecamatan dan kelurahan tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.

PSBB Jabar Berlaku, Masih Ada Pelanggaran di Bandung:

psbb bandung psbb jabar pandemi corona

Yuk Belajar Virtual Photoshoot dari Rumah. Daftar Gratis Kelasnya

Selasa, 12 Mei 2020

Ridwan Kamil Bolehkan Desa di Jawa Barat Salat Tarawih dan Idul Fitri, Ini Syaratnya

DONI MONARDO: USIA DI BAWAH 45 TAHUN BOLEH BEKERJA, TAPI DENGAN SYARAT... PROFIL JOYCE LI

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri konferensi pers perkembangan Covid-19 Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. (Sumber: Dok. Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG, KOMPAS TV - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bakal mengevaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Jawa Barat.

Menurut dia, sampai saat ini masih terdapat 37 persen wilayah di Jawa Barat yang masih perlu diwaspadai terkait penyebaran virus corona atau Covid-19.

Sementara 63 persen wilayah lainnya punya potensi relaksasi lantaran tak ada pergerakan penyebaran Covid-19.

Dari data tersebut, kemudian Pemprov Jabar akan mengklasifikasikan daerah berdasarkan situasi penyebaran Covid-19.

Baca Juga: [FULL] PSBB Berhasil di Jabar, Ini Evaluasi Lengkap dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Ridwan Kamil menuturkan ada lima level atau tingkatan untuk mengklasifikasikan daerah terkait penyebaran Covid-19.

Tertinggi atau paling buruk yakni level 5 yang ditandai dengan warna hitam. Level 4 ditandai dengan warna merah.

TATA CARA BICARA YANG BENAR

TELUR MEMBUSUK UNTUK BANSOS

beritanusantara.net – Sebelumnya sempat diberitakan terkait pendistribusian sembako dari bantuan Pemerintah Provinsi Jabar untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Garut tertunda. Lantaran data penerima bantuan masih dalam proses.

Bantuan sembako berupa beras, mie instan, telur, vitamin, minyak sayur, gula, dan terigu, masih tertahan di gudang Bulog Garut. Karena terlalu lama tersimpan di gudang dan tak didistribusikan, setidaknya empat ton telur membusuk dan harus diganti dengan yang baru. Sementara proses pendistribusian belum bisa dipastikan waktunya.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Jawa Barat, Fraksi Partai Golkar, Edi Rusyandi mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Alih-alih bantuan yang tersedia dapat meringankan beban warga terdampak Covid-19, justru menurut Edi bantuan tersebut malah tidak bermanfaat.

“Sungguh Memprihatinkan. Barang tersebut menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat . Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit dampak covid 19, membutuhkan peran negara/pemerintah,” kata Edi kepada fixindonesia, Sabtu (9/5/2020).

Edi menganggap amburadulnya data penerima bansos menjadi salah satu bukti ketidakmampuan Pemprov dalam membereskan data alokasi bansos bagi warga terdampak pandemik.

“Ini membuktikan Carut marutnya pendataan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat/Gubernur. Pemprov tidak mampu membereskan data untuk alokasi bansos dampak covid-19,” tegasnya.

“Pemprov Jabar ceroboh. Data belum tertib sudah melakukan pembelanjaan. Sehingga timbul gejolak di masyarakat akibat distribusi bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, kantor pos dan pemerintah desa dalam distribusi bantuan sehingga mengakibatkan penumpukan bansos dibeberapa tempat. Ini juga menjadi bukti perencanaan yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Barang itu rusak bukan karena bencana kan, tapi karena memang perhitungan dan resiko-resiko yang tidak matang,” beber Edi.

Menurut Edi, kondisi data yang masih semrawut dipakai dasar untuk melakukan kegiatan pembelanjaan, merupakan sesuatu yang membahayakan, karena dapat menimbulkan banyak kerugian. Ia pun mempertanyakan tentang siapa yang harus bertanggungjawab dengan kondisi tersebut.

“Ini bahaya. Kondisi data masih semrawut dipakai dasar untuk melakukan kegiatan perbelanjaan. Siapa yang harus bertanggungjawab dan bagaimana mekanismenya? Nah, saya sendiri sebagai wakil rakyat sudah mengingatkan gubernur agar skema bansos senilai 500 ribu itu dilaksanakan seluruhnya secara tunai. itu jauh lebih efisien, uang disimpan di bank gak bakalan busuk. Mudah dan murah untuk distribusinya. ,” ujarnya.

Sebelumnya Edi sempat mengkritik skema bansos yang disalurkan Pemprov Jabar, lantaran menurut Edi skema yang dipakai dapat menurunkan ekonomi masyarakat kecil.

“Selain itu, dengan semua tunai kita membantu pergerakan ekonomi masyarakat di bawah. Kalau pakai pabrikan, pedagang kecil dibawah gigit jari. Karena itu cobalah dengar aspirasi rakyat ini. Kalau bisa berikan saja semua bansos itu secara tunai. Dengan mekanisme yang dipakai pemprov jabar sekarang ini bisa merusak sistem ekonomo masyarakat. Jika telor itu diborong pemerintah, harga telor dipasaran bisa jadi mahal. demikian juga beras. Jika pakai beras import, harga beras lokal jadi hancur,” pungkasnya.

Momentum PSBB Tingkat Provinsi untuk Tes Masif

Pemda Provinsi Jabar Distribusikan 15.500 Alat Tes Swab ke Bodebek dan Bandung Raya

KOTA BANDUNG -- Momentum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi digunakan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk melaksanakan pengetesan masif COVID-19 dengan metode teknik reaksi rantai polimerase (polymerase chain reaction/PCR) atau tes swab.

Sekretaris yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, pelaksanaan PSBB tingkat provinsi akan efektif apabila disertai dengan tes masif. Sebab, pergerakan masyarakat mulai menurun sehingga potensi penularan COVID-19 lebih rendah.

Wilayah Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) dan Bandung Raya (Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang) yang merupakan zona merah COVID-19 diutamakan untuk pengetesan swab.

"Kita distribusikan test kit PCR sekitar 15.500 ke 10 kabupaten/kota tersebut. Kita minta kabupaten/kota yang untuk menghabiskan test kit tersebut dalam waktu satu minggu," kata Daud di Kota Bandung, Sabtu (9/5/20).

Daud menyatakan, tes swab secara masif dilakukan guna mendapatakan peta persebaran COVID-19 yang komprehensif. Dengan begitu, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar dapat memprediksi puncak kasus COVID-19 dan mengantisipasinya.

"Dengan tes swab ini kita akan mendapatkan gambaran atau mapping yang jelas mengenai berapa sebetulnya angka positif di Jabar. Sehingga, nanti tergambar kasus akan mencapai puncak kapan dan kita bisa mengantisipasinya," katanya.

Wakil Ketua Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian, dan Manajemen Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Siska Gerfianti, mengatakan, waktu pelaksanaan tes swab di setiap daerah berbeda-beda.

Pada Sabtu (9/5/20), Dinas Kesehatan Kota Bandung sudah memulai tes swab untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), tenaga kesehatan, dan warga yang rawan terpapar COVID-19. Sedangkan daerah lain, akan memulai tes swab pada Senin (11/5/20) atau Selasa (12/5/20).

"Kita juga dari provinsi membagikan sarana prasarana, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) dan lain-lain. Kabupaten/kota pun sudah mengambil test kit dan sarana prasarana dari provinsi," kata Siska.

Guna tes swab berjalan optimal, kata Siska, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar memetakan pula laboratorium-laboratorium pengetesan. Tujuannya agar pemeriksaan PCR tidak menumpuk di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jabar.

Selain Labkesda Jabar, ada 6 laboratorium yang ditunjuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar untuk melakukan pemeriksaan PCR, yakni Unpad Jatinangor, RSUI, Labkesda Kota Bekasi, Labkesda Kabupaten Bekasi, IPB, dan BBTKL Jakarta.

"Kita sudah mempunyai laboratorium-laboratorium jejaring. Sehingga, itu akan kita bagi habis dengan laboratorium di IPB misalnya atau di daerah lain. Dengan begitu, pemeriksaan PCR tidak menumpuk di Labkesda Jabar," ucap Siska.

Siska mengatakan, tes swab akan difokuskan juga di daerah-daerah yang menunjukkan peningkatkan kasus COVID-19, yakni Kabupaten Kuningan, Karawang, Ciamis, Cianjur, Sumedang, dan Kota Sukabumi. Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus di enam daerah tersebut adalah mudik.

"Peningkatan kasus terjadi seperti di Kuningan, karena arus mudik yang sebulan lalu. Di Kuningan juga sudah ada hampir sebelas klaster, klaster kecamatan. Jadi, ada kenaikan kasus di sebelas kecamatan dan itu sedang dipantau oleh Dinkes Kabupaten Kuningan," katanya.

"Lalu kita akan melihat enam kabupaten/kota yang tadi. Warga yang terindikasi positif COVID-19 dari hasil rapid test di enam daerah tersebut akan ditindaklanjuti dengan tes swab. Setelah itu, kabupaten/kota mana yang menjadi prioritas selanjutnya tergantung kenaikan kasusnya di PIKOBAR," imbuhnya.

Menurut Siska, tes swab dan peta perseb

Koalisi Masyarakat Bakal Bikin Perlawanan, Jokowi Telah Salahgunakan Kekuasaan, Jika Perppu Corona Disahkan

Koalisi Masyarakat Bakal Bikin Perlawanan, Jokowi Telah Salahgunakan Kekuasaan, Jika Perppu Corona Disahkan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) menolak secara tegas Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik virus corona baru (Covid-19).

Ketua Penggerak KMPK, Marwan Batubara menyatakan alasan pihaknya menolak Perppu tersebut lantaran sangat berpotensi meruntuhkan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis.

“Menolak Perppu 1/2020 karena potensial meruntuhkan kedaulatan negara,” kata Marwan Batubara saat jumpa pers secara daring, Senin malam (11/5).

Pendiri LSM Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA) ini menguraikan, Perppu tersebut sangat berpotensi meruntuhkan kedaulatan karena menabrak sedikitnya 13 UU dalam konstitusi.

“Antara lain atas alasan melanggar sejumlah pasal dalam UUD 1945 seperti pasal 1, pasal 23 E, pasal 27 ayat 1, pasal 28 b ayat 1 dan seterusnya,” tuturnya.

Marwan menambahkan, jika Perppu tersebut disahkan maka akan berpotensi terjadinya abuse of power yang dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Sebab, dengan Perppu tersebut sejumlah UU yang berlaku akan ditabrak.

“Berpotensi terjadinya moral hazard karena diberikannya status kebal hukum dan pembatalan ketentuan undang-undang yang berlaku tadi terhadap KSSK. Kemudian dieliminasinya peran budgetin, APBN dan pengawasan yang dimiliki oleh DPR serta peran penilaian dan pengawasan yang dimiliki oleh BPK,” jelasnya.

Atas dasar itu, KMPK akhirnya harus mendesak DPR RI untuk menolak Perppu tersebut yang secara terang-terangan menegasikan keberadaan DPR RI itu sendiri.

“Jika DPR menerima Perppu tersebut maka DPR RI telah mematikan dirinya sendiri,” ujar Marwan Batubara.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain; mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang juga Ketua Advokat KPMK Prof Saiful Bakhri dan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro.

Kemudian, Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam dan sejumlah ormas Islam dan organisasi kemahasiswaan seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) dan BEM sejumlah universitas hingga para Rektor Universitas pun turut hadir dalam acara ini.

Sekadar informasi, sejumlah tokoh bangsa seperti Amien Rais, Din Syamsuddin, Adhie Massardi dkk juga ikut dalam gerakan KPMK yang telah mengajukan Judicial Review (JR) Perppu 1/2020 ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Senin, 11 Mei 2020

Pabrik Plastik di Purwakarta Dilalap Si Jago Merah, 2 Orang Terluka

Purwakarta -

Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik Biji Plastik PT. Putra Naga Indotama yang berlokasi di Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

Berdasarkan informasi api mulai melalap pabrik tersebut pada Senin (11/5/2020) sekitar pukul 23.45 WIB. Kebakaran melanda hebat hingga Selasa (12/5/2020) pukul 04.00 WIB api belum berhasil dijinakan.

"Yang terbakar ada dua gedung yang di belakang, itu tempat produksi jadi terdapat biji plastik, gedung yang sebelahnya yang depan itu adalah bahan baku kimia tp Alhamdulillah kita upayakan jangan sampe merembet ke yang depan kita sekat di situ, sementara masih diselidiki kita belum dapat keterangan dari pihak management," kata Kapolsek Cempaka AKP Teguh Sujito, saat ditemui di TKP, Selasa (12/05/2020).

Kebakaran ini terjadi ketika sejumlah buruh pabrik tengah melakukan pekerjaannya di gedung produksi. Belum diketahui secara pasti sumber api berawal, namun diduga berasal dari gedung departemen produksi.

"Ada dua orang pekerja yang alami luka akibat kebakaran ini, langsung di bawa ke rumah sakit," ucap Teguh.

Proses pemadaman terus dilakukan tim damkar dari Pemkab Purwakarta yang dibantu oleh tim pemadam dari pihak swasta sekitar lokasi kejadian. Namun, sudah 4 jam proses pemadaman, api masih belum dapat dijinakkan.

"Enam mobil pemadam diterjunkan, dari Pemkab dan dari pabrik di sekitar sini," ujarnya.

PENGUMUMAN THR PNS CAIR SERENTAK

Jakarta -

Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS) pusat, daerah, prajurit TNI, anggota Polri dan para pensiun karena, tunjangan hari raya (THR) cair serentak mulai Jumat (15/5), pekan ini.

Hal itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bahkan dirinya mengaku sudah menyiapkan anggaran Rp 29,38 triliun. Dana tersebut diperuntukkan kepada ASN pusat termasuk TNI dan Polri sebesar Rp 6,77 triliun, pensiunan sebesar Rp 8,70 triliun, dan ASN daerah sebesar Rp 13,89 triliun.

Pencairan THR para abdi negara ini menyusul peraturan pemerintah (PP) atau payung hukum THR bagi PNS yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"PMK sudah keluar, sekarang persiapan satker untuk eksekusi pembayaran dan diharapkan serentak paling lambat Jumat ini tanggal 15 kalau nggak salah," kata Sri Mulyani, Senin (11/5/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengingatkan pencairan THR pada akhir pekan ini hanya berlaku pada pejabat eselon III ke bawah atau tidak berlaku pada pejabat eselon I dan II serta pejabat fungsional lainnya di lembaga lain. Namun besaran THR pada tahun ini lebih kecil lantaran tanpa tunjangan kinerja (tukin).

Mengenai THR PNS bisa cair sehabis Lebaran, hal itu mengacu pada surat Sri Mulyani yang ditujukan kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, surat tersebut bernomor S-343/MK.02/2020.

"THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal THR tersebut belum dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya," tulis surat tersebut yang dikutip

Dua Desa di Cikajang Garut Diterjang Banjir Bandang dan Longsor. informasi Oca karolin

Dua desa di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, diterjang banjir bandang dan longsor, Senin (11/5). Sejumlah rumah dan fasilitas ibadah serta madrasah terkena dampak. Tembok dan tanggul penahan tanah pun roboh.

Komandan Koramil Cikajang, Kapten Inf Didi mengatakan, banjir bandang yang menerjang dua desa ini terjadi mulai pukul 16.00 WIB.

"Yang diterjang banjir bandang ini adalah Desa Margamulya dan Padasuka, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut," kata Danramil.

Di Desa Margamula, setidaknya tiga kampung yang terkena terjangan banjir bandang. Ketiga kampung tersebut adalah Parohan, Tanjeng, dan Kumbang Badak.

"Ada masjid yang terendam banjir yang bercampur dengan lumpur. Selain itu juga setidaknya ada sembilan rumah yang juga terendam air yang bercampur lumpur. Tembok penahan tanah di sekitar perkampungan juga roboh," ungkapnya.

Sedangkan di Desa Padasuka, longsor menerjang Kampung Padasono. Setidaknya ada dua rumah yang terkena dampak longsor. "Dua rumah ini menjadi rawan terbawa longsor," lanjutnya.

Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Cikajang sendiri, disebut dipicu hujan deras yang berlangsung cukup lama di salah satu wilayah dataran tinggi di Kabupaten Garut itu. Saat hujan terjadi, lumpur yang turun dari gunung tergerus dan masuk ke sungai sehingga bercampur dan masuk ke perkampungan warga.

"Begitu menerima informasi banjir bandang dan longsor, kita langsung gerakan anggota ke lokasi untuk mengevakuasi warga dan juga membersihkan rumah-rumah yang terkena longsor. Untuk rumah yang terkena dampak longsor, sementara masih tinggal di rumahnya. Kalau hujan turun lagi, akan langsung kita evakuasi ke tempat yang lebih aman," sebutnya.

Danramil memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa banjir bandang dan longsor tersebut. "Kerugiannya materil. Karena air yang bercampur lumpur merendam sejumlah barang berharga milik warga," tutupnya.

Gempa Guncang Dompu NTB, Pusatnya di Laut

Jurnalis - Arie Dwi Satrio

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 4,3 mengguncang Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (11/5/2020) sekira pukul 22.23 WIB. Pusat gempa bumi dibuka di laut melampaui 24 kilometer arah barat daya Dompu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam laman resminya laporan, lokasi gempa berada di koordinat 8,73 Lintang Selatan-118,37 Bujur Timur. Titik gempa berada di kedalaman 97 kilometer.

BREAKING NEWS

Rabu, 27 Mei 2020

Dear Warga Jabar, Ini Update Kang Emil Soal Masuk Sekolah

Baca:

Bocoran Protokol New Normal yang Akan Diterapkan Jokowi

Bocoran Protokol New Normal yang Akan Diterapkan Jokowi

Jokowi Minta Penanganan Corona di Jatim Diperhatikan, Ada Apa?

Strategi Jokowi Menekan Covid-19 Demi New Normal

Kecelakaan di Cibinong, Eggi Sudjana: Tetap Semangat, Allahu Akbar

Momen Kepulangan Pasien RS Andi Makkasau Usai Dinyatakan Negatif Corona

Iman Brotoseno, Sutradara yang Geser Helmy Yahya Jadi Dirut TVRI

Uniknya Masjid Sumpah, Banten

Seni Lukis Sepatu, Semarang

Lezatnya Baceman Kepala Kambing, Yogyakarta

Aturan Longgar dan Targetkan Herd Immunity COVID-19, Swedia Gagal?

Seorang Warga DKI di Parepare Gagal Balik Gegara Positif Corona

Sempat Padat, Arus Lalin di Km 47 Tol Japek Kini Terpantau Kondusif

Kate Middleton Kini Kerja Keras Bagai Kuda Usai Ditinggal Meghan

Selasa, 26 Mei 2020

Polisi Sita Puluhan Knalpot Brong di Jalur Bandung-Lembang

Sabtu, 16 Mei 2020

Perjalanan Kasus Habib Bahar hingga Bebas dari Penjara

Kamis, 14 Mei 2020

Sinyal SOS dari Kebun Binatang

Rabu, 13 Mei 2020

Bocah SMP Bunting 7 Bulan Dicabuli, Anggota DPRD Ini Rayu Korban dengan Duit Rp 1 M untuk Berdamai: Ini Bentuk Keprihatinan Saya

FADLI ZON : PAK JOKOWI, KENAIKAN IURAN BPJS DI TENGAH PANDEMI

PKS USUL KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN DICABUT PEMERINTAH

CEK COK BATAS KEBUN, PETANI DI LUWU PUKUL TETANGGA HINGGA TEWAS

Catat! Ini Sejumlah Aturan Baru PSBB di Kota Bandung

Selasa, 12 Mei 2020

Ridwan Kamil Bolehkan Desa di Jawa Barat Salat Tarawih dan Idul Fitri, Ini Syaratnya

TATA CARA BICARA YANG BENAR

TELUR MEMBUSUK UNTUK BANSOS

Momentum PSBB Tingkat Provinsi untuk Tes Masif

Koalisi Masyarakat Bakal Bikin Perlawanan, Jokowi Telah Salahgunakan Kekuasaan, Jika Perppu Corona Disahkan

Senin, 11 Mei 2020

Pabrik Plastik di Purwakarta Dilalap Si Jago Merah, 2 Orang Terluka

PENGUMUMAN THR PNS CAIR SERENTAK

Gempa Guncang Dompu NTB, Pusatnya di Laut