- Total anggaran yang akan dihabiskan di Pilkada Serentak 2018 diprediksi mencapai Rp 20 triliun. Nilai itu keluar dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU, Bawaslu, dan institusi keamanan provinsi serta kabupaten/kota.
"Jadi cost baru Rp 15,2 triliun yang terekam. Kalau semua ditandatangani bisa naik menjadi Rp 20 triliun," kata Sumarsono di Jalan Gatot Subroto, Jaksel, Senin (23/10/2017).
Sumarsono menjelaskan ada beberapa daerah yang memang belum menandatangani NPHD dengan Bawaslu. Jika semuanya menandatangani NPHD, jumlah anggaran yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 20 triliun.
Menurut Sumarsono, anggaran ini terasa lebih besar karena satuan yang dipakai adalah satuan APBN. Sementara dulu yang dipakai adalah satuan APBD.
"Kalau dulu karena satuannya adalah, satuan APBD. Jadi hitungan itu sangat signifikan, sekarang sekali perjalanan aja kita hitung berapa," tuturnya.
Beban tahun ini kata Sumarsono memang jauh lebih banyak. Dia lantas mencotohkan bagaimana proses demokrasi di Papua menghabiskan biaya besar.
"Memang bebanan tahun ini sangat luar biasa, contoh di Papua saja, antar kabupaten besar dan dia menghasilkan Rp 2,6 triliun, KPU saja Rp 1,6 triliun. Jadi bisa bayangkan saja. Papua karena dia anyar kabupaten, kecamatan pakai pesawat," tuturnya.
Banyaknya daerah di Pulau Jawa juga menjadi alasan dana yang dikeluarkan cukup banyak. Hal itu dikarenakan jumlah populasi masyarakat di Jawa cenderung padat.
"Kedua, ini Jawa populasi tinggi. Karena harga-harga itu tergantung jumlah populasi. Jadi faktor geografis dan penduduk menjadi signifikan dalam hitungan satuan pembiayaan," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar