Jakarta - Kasus korupsi proyek elektronik Kartu Tanda Penduduk alias e-KTP melibatkan banyak nama besar di Indonesia. Mulai dari petinggi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menteri hingga direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Meski demikian, hal itu tidak menjadi sentimen negatif bagi kalangan investor di pasar keuangan.
"Memang ini satu sisi buat kita jelek karena carut marut sistem kita. Tapi sejauh ini belum menjadi sentimen negatif. Mungkin apa sudah maklum," kata Analis dari Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih kepada wartawan Jumat (10/3/2017).
Lana menjelaskan, daftar nama tersebut masih dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimungkinkan reaksi negatif akan muncul bila salah satu nama petinggi lembaga negara atau menteri menjadi tersangka.
"Kalau itu misalnya salah satu pimpinan lembaga tinggi kita lalu gara-gara kasus itu kemudian menjadi tersangka, mungkin baru di situ baru ada pengaruh," jelasnya.
Pada dasarnya penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang menjadi fokus investor. Selain korupsi, hal yang juga menjadi fokus adalah ketika target pajak tidak tercapai, pemangkasan belanja, proyek tidak berjalan hingga penambahan utang.
"Kalau misalnya proyek akhirnya tidak berjalan, maka ya saham pada sektor-sektor yang terkait akan terpengaruh," tegas Lana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar