BREAKING NEWS

Kamis, 08 Oktober 2020

Demo Buruh Jabar Selesai, Ridwan Kamil Surati PresidenBuruh merasa senang dan meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu

ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA Sejumlah buruh dari berbagai serikat dan organisasi berunjuk rasa di depan Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (6/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. Foto: Abdan Syakura/Republika

Sejumlah buruh dari berbagai serikat dan organisasi berunjuk rasa di depan Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (6/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. Foto: Abdan Syakura/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Aksi unjuk rasa yang digelar oleh buruh, mahasiswa dan pelajar di Jabar telah selesai. Menurut Ketua KSPSI Jawa Barat Roy Jinto, aksi menolak UU Cipta kerja, memang digelar hanya 3 hari. Yakni, 6, 7 dan 8 Oktober 2020."Selesai hari ini. Aksi kami, hanya tiga hari," ujar Roy Kamis (8/10).

Roy mengatakan, buruh pun merasa senang dengan adanya surat dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil ke Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan aspirasi buruh. Yakni, menolak Undang-undang Cipta Kerja. "Kami apresiasi Gubernur menyampaikan aspirasi buruh ke pemerintah pusat yang menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Kerja," katanya.

Roy meminta Presiden RI, menanggapi surat dari Ridwan Kamil dan mengeluarkan PERPU. "Kami harap, presiden segera keluarkan Perpu," katanya.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menyampaikan Aspirasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Jawa Barat yang menolak Undang Undang Omnibus Law Cipta.Surat tersebut, menggunakan kop resmi ditandatangani langsung oleh Ridwan Kamil, Kamis 8 Oktober 2020. Yakni, bernomor 560/4395/Disnakertrans

Berikut, isi surat dari Ridwan Kamil kepada Joko Widodo:

"Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut dari seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) se Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan Aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan dengan tegas Menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU).

Berita Terkait

Aksi Unjuk Rasa Menolak UU Ciptaker di Jalan Daan Mogot

Massa di Simpang Harmoni Ditembak Gas Air Mata

'Tak Ada Pasal di UU Ciptaker Izinkan Rampas Tanah Rakyat'

Lihat juga:

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

buruh omnibus law cipta kerja jawa barat menolak aspirasi buruh ridwan kamil pemprov jabar tolak uu ciptaker uu ciptaker uu cipta kerja

DPR Siap Terima Perwakilan Massa Aksi

Anda wajib minum ini! Agar tensi 120/80 dan pembuluh darah bersih

Diabetes hilang selamanya & pankreas kembali sehat! 100% alami

Bosan botak? Rambut tumbuh dalam 8 menit!

Turunkan 22 kg dengan konsumsi sebelum tidur selama seminggu

Manokwari Kota Injil Jadi Alasan Pelarangan Berdirinya Masjid

Ketum PBNU: UU Ciptaker Hanya Untungkan Konglomerat

Anggota DPR yang Menonton Film Porno Saat Sidang, Arifinto, Minta Maaf

Dokter terkejut! Perut yang buncit pun mengecil dalam 10 hari!

Ingin hidup 100 tahun? Bersihkan pembuluh darah! Inilah caranya

Seluruh Indonesia kaget! Diabetes mudah diatasi, lihatlah disini

Anak genius Jakarta buat serum,kulit 15 tahun lebih muda

Hibah 30 Bus Transjakarta Dipersulit, Ahok Murka

Nisim Rp 1,410,000,- Rambut jadi Tebal dan Atasi Rontok

Mahfud Imbau Masyarakat Jaga Ketertiban dan Keamanan

Klaim Diskon Hingga 4 Juta Rupiah dan Miliki Notebook Idaman Anda

Ingin Usaha Co-Working Space Dan Kost? Ini Properti Rekomendasi Kami Untuk Dibeli

Spesial 10.10 ! Barang Original Di Bawah 100.000 dan Klaim Voucher Belanja Senilai 50.000

Lapan Ungkap Ancaman 'Kiamat' di Revolusi Industri 4.0

Persiapkan Dirimu Untuk Mendapatkan Penawaran Menarik Pada Festival 10.10

Airlangga Sebut Demo Ciptaker Disponsori, YLBHI: Itu Fitnah

Voucher Histeris 10.10 Total Puluhan Miliar! Klaim Sekarang!

Belanja dari Rumah dan klaim Potongan Harga 50% untuk Barang Kedua

Anda Mencari Kain dengan Harga Terjangkau dan Desain yang Memukau ? Klik Disini

Recommended by

Politik

Mahfud: Pemerintah Hormati Kebebasan Berpendapat Asal Damai

DPRD DIY: UU Ciptaker Disahkan dengan Tergesa-Gesa

Komnas HAM: Polri Wajib Lindungi Hak Kebebasan Berpendapat

Mahfud: Tindakan Perusakan tak Sensitif atas Situasi Pandemi

KERAS! Ketum PBNU Kiai SAS: UU Cipta Kerja Menindas Rakyat Kecil, Pendidikan Seperti Perusahaan

JAKARTA | duta.co – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj (SAS) memandang UU Cipta Kerja yang baru diputuskan pada Senin (5/10) lalu itu, sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan satu kelompok.

“Hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor. Tapi menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil,” tegas Kiai Said saat memberikan sambutan dalam Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta secara virtual, pada Rabu (7/9) pagi sebagaimana diunggah nu.or.id.

Ia mengungkapkan, warga NU harus punya sikap tegas dalam menilai UU Cipta Kerja yang kontroversi itu. Sikap itulah yang akan menemukan jalan keluar.

“Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang dan tawasuth (moderat). Kepentingan buruh dan rakyat kecil harus kita jamin. Terutama yang menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan, dan pendidikan,” tegas Ketum PBNU kelahiran Cirebon, 67 tahun yang lalu ini.

Kiai Said menilai, UU Cipta Kerja menganggap lembaga pendidikan layaknya perusahaan. Hal tersebut, tegasnya, tidak bisa dibenarkan. “Kita harus melakukan judicial review. Harus meminta ditinjau ulang tapi dengan cara elegan bukan dengan anarkis. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, dan demi moderasi dalam membangun masyarakat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil,” tegasnya dengan intonasi suara yang meninggi.

Lebih jauh, Kiai Said mengungkapkan bahwa UUD 1945 Pasal 33 masih sangat jauh dari implementasi. Menurutnya, konstitusi negara itu hanya sebatas tulisan di atas kertas putih yang dicetak berulang-ulang dengan jumlah jutaan lembar.

“Tapi tidak pernah diimplementasikan bahwa kekayaan Indonesia ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu sudah diimplementasikan? Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin kian miskin,” tuturnya miris.

Terlebih, lanjutnya, di era keterbukaan seperti sekarang ini yang sangat bebas dan liberal, ditambah dengan sistem kapitalisme membuat nasib rakyat kecil semakin tertindas. Kiai Said menilai para politisi hanya memanfaatkan rakyat untuk kepentingan suara.

“Kalau sedang Pilkada, Pileg, dan Pilpres suaranya (rakyat) dibutuhkan. Tapi kalau sudah selesai (rakyat) ditinggal. UUD 1945 Pasal 33 itu hanya tulisan di atas kertas tapi tidak pernah diimplementasikan,” tegasnya, sekali lagi.

“Saya berharap NU nanti bersikap. Untuk menyikapi UU yang baru saja diketok ini. Dengan sikap kritis tapi elegan. Tidak boleh anarkis karena tidak ada gunanya itu,” katanya.

Ma’arif NU dan Sarbumusi akan Lakukan Judicial Review

Diberitakan sebelumnya, terdapat berbagai pihak yang telah menolak dan keberatan atas disahkannya UU Cipta Kerja itu. Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU, Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berada dalam satu barisan menolak UU Cipta Kerja.

Ketua LP Ma’arif NU, Z Arifin Junaidi mengaku kecewa lantaran Komisi X sudah menyampaikan ke publik bahwa pasal-pasal pendidikan dalam RUU Cipta Kerja didrop. Namun kenyataannya, sektor pendidkan masih ada dalam UU Cipta Kerja. “Ini jelas mengelabui rakyat,” katanya.

Dengan demikian, LP Ma’arif NU akan mengajukan judicial review atas UU Cipta Kerja. DPP K-Sarbumusi juga menyatakan sikap dengan akan melakukan judicial review atas pasal 59 ini yang tidak dimasukkan dan diakomodasi oleh pemerintah. Pada dasarnya, Sarbumusi menerima tapi dengan catatan.

“Catatan itu kenapa kok kesepakatan (pasal 59) itu tidak diakomodir? Padahal jantungnya serikat buruh ada di sana. Makanya kita akan melakukan judicial review terkait pasal itu,” kata Wakil Presiden Dalam Negeri DPP K-Sarbumusi Sukitman Sudjatmiko. (sumber nu.or.id)

Rabu, 07 Oktober 2020

Ribuan Buruh Kembali Blokade Jalan Cileunyi-Rancaekek Sambil Bakar Ban

Demo mahasiswa dan buruh di cileunyi, 8 oktober

Kabupaten Bandung -

Ribuan buruh dan mahasiswa UPI jalan kaki dari Rancaekek-Cileunyi, pada Selasa (8/10/2020). Dalam aksi Longmarch tersebut diwarnai bakar ban sehingga memblokade jalan.

Dari pantauan, pada pukul 11.40 WIB ribuan massa aksi sudah berkumpul di pertigaan Cileunyi dekat dengan proyek Jembatan Tol Cisumdawu. Hanya berjarak beberapa kilo meter dari pintu Tol Cileunyi.

Ribuan buruh dan ratusan mahasiswa terus menyerukan sejumlah orasi. Dalam aksi demonstrasi tersebut buruh pun membakar ban sebagai protes tidak diberikannya akses menuju Tol Cileunyi.

"Hari ini kami buruh, petani, mahasiswa turun ke jalan. Aksi turun kita saat ini akibat rezim Jokowi yang merugikan kita semua terutama buruh," ujar seorang orator perempuan di balik pengeras suara.

Buruh terus menekan blokade kepolisian hingga harus mundur beberapa meter. Selain sejumlah petugas kepolisian, satu water Canon pun disiapkan untuk menjaga keamanan.

"Hari ini aksi kita belum selesai. Jika kita hari ini berhenti maka ini adalah kesempatan pemerintah untuk menandatangani Omnibus Law. Maka dari itu kita belum selesai kawan-kawan," ujar sang orator.

Aksi turun ke jalan ini merupakan aksi ketiga kalinya. Namun, aksi ketiga kali ini melibatkan ribuan buruh dan ratusan mahasiswa.

"Sekarang hak sebagai perempuan buruh akan dihilangkan. Ketika kami mau melahirkan saja, cuti melahirkan dihilangkan. Apalagi upah sekarang mau turun lagi,"

"Apakah mereka tidak melihat dengan disahkan UU Cipta kerja, mereka telah menghambat perekonomian masyarakatnya sendiri. Karena UU ini akan mengurangi daya beli kita karena gaji kita saja dikurangi," ujar orator perempuan tersebut.

Akibat dari demontrasi ini, arus kendaraan pun ikut tersendat. Dari pantauan detikcom, kendaraan dari arah Garut menuju Bandung tersendat sepanjang enam kilo meter. Dari arah Bandung menuju Garut pun ikut tersendat.

Selain itu, kendaraan yang keluar dari Tol Cileunyi pun ikut tersendat. Untuk mengantisipasi kemacetan tersebut, petugas kepolisian pun melakukan rekayasa lalu lintas.

"Jadi kami dari Polresta Bandung melaksanakan pengalihan arus dari arah Garut menuju Bandung melalui Cicalengka lama. Lalu dari arah Bandung pun akan situasional. Jika nanti terjadi kepadatan di simpang Cileunyi akan dialihkan untuk keluar dari Tol 147 KM dan Tol Buah Batu," ujar Kasatlantas Polresta Bandung Kompol R. Erik Bangun Prakasa.

ANTISIPASI BURUH DEMO

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rencana pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada hari ini Kamis (8/10/2020).

Rencana pengalihan arus lalu lintas itu disiapkan menyusul adanya aksi demonstrasi mahasiswa dan serikat pekerja dalam rangka menolak Undang-undang Cipta Kerja.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, bahwa pengalihan arus lalu lintas tersebut dilakukan secara situasional.

“Pengalihan arus ini dilakukan secara situasional, tergantung situasi dan kondisi di lapangan nantinya,” kata Sambodo.

Berikut rencana pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara:

Arus lalu lintas dari Jl Veteran Raya yang akan menuju ke Jl Veteran III diluruskan ke TL Harmoni.
Arus lalu lintas dari Jl Merdeka Timur yang akan menuju ke Jl Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jl Perwira.
Arus lalu lintas dari Jl Ridwan Rais yang akan menuju ke Jl Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jl Medan Merdeka Timur.
Arus lalu lintas dari Jl MH Thamrin yang akan menuju ke Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan Jl Kebon Sirih.
Arus lalu lintas dari Jl Abdul Muis yang akan belok ke kiri ke J Budi Kemuliaan diluruskan ke jl Fachrudin dan asur lalu lintas dari Jl Fachrudin yang akan belok ke kanan ke Jl Budi Kemuliaan diluruskan ke Jl Adul Muis.
Arus lalu lintas dari Jl Tanah Abang II yang akan lurus ke Jl Museum dibelokkan ke kiri maupun ke kanan, arus lalu lintas dari Jl Majapahit yang akan belok ke kiri ke Jl Museum diluruskan ke Jl Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jl Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jl Muesum diluruskan ke Jl Majapahit.
Arus lalu lintas dari Jl Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jl Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jl Juanda dan arus lalu lintas dari Jl Veteran Raya yang akan belok kiri ke Jl Majapahit diluruskan ke Jl Suryo Pranoto maupun dibelokkan ke kanan Jl Gajah Mada.

Senin, 05 Oktober 2020

Ini Tampang Pembuat Konten TikTok yang Sebut Masjid Persis Tak Berakhlak

Senin, 05 Okt 2020 15:45 WIB

Pemuda Sebut Masjid Persis Tak Berakhlak Pemuda inisial KWS (19).

Bandung - Pemuda Bandung berinisial KWS (19) diamankan polisi gegara unggahan sebut Masjid Persatuan Islam (Persis) di Bandung memutar musik DJ dan tak berakhlak. Lantas beginilah tampang KWS.

KWS dihadirkan polisi di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Senin (5/10/2020).

Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna orange dan masker.

Minggu, 04 Oktober 2020

Tsunami Pulau Jawa, Fenomena Alam dan Pertanda Menakutkan yang Menyertainya, Sebelum Hapus Daratan

SEMARANGKU - Kabar tsunami 20 meter akan menyerang pantai selatan pulau Jawa menghiasi beberapa media dan sempat viral di Indonesia. Namun tahukah anda, fenomena alam dan tanda apa yang akan mendahului sebelum tsunami, berikut penjelasannya.

Indonesia sangat kental dengan sejarah fenomena alam baik bencana maupun keindahannya. Namun banyaknya bencana alam selalu terjadi tiap tahunnya. Fenomena dan tanda alam akan selalu menyertai sebelum terjadi bencana, salah satunya tsunami.

Beberapa kali mungkin puluhan maupun ratusan kali, Nusantara atau Indonesia selalu dihajar dengan gempa dan tsunami. Menariknya nenek moyang kita sudah memberi wanti-wanti soal fenomena alam dan pertanda sebelum adanya tsunami yang menerjang.

Prediksi turun menurun dari nenek moyang kita itu selalu benar dan dapat dijelaskan secara logis kemudian hari dan menjadi rujukan untuk warning awal, setidaknya untuk berjaga-jaga dan waspada.

Dijaman modern dan maju semuanya tergantung dengan alat, baik seismograf atau alat peringatan dini tsunami yang dipasang di laut. Alat tersebut memang canggih dan bisa diharapkan untuk melihat fenomena alam dan tanda menakutkan yang akan mengawali gelombang tsunami pasca gempa.

Namun yang pasti warisan petuah leluhur kearifan lokal seperti harus segara mencari tempat tinggi setelah gempa adalah salah satu contoh majunya pemikiran mereka jaman dulu yang belajar dari pengalaman.

Halaman:

Selanjutnya

Editor: Heru Fajar

Sumber: Zona Jakarta, Jurnal Presisi

KOMENTAR

TERKINI

Lebih dekat dengan Frigate TNI AL RE Martadinata, Kapal Perang Destroyer!

4 Oktober 2020, 20:06 WIB

Ada Voucher Total Puluhan Miliar Buat Kamu Belanja Nih

Segera Lapor Ke sini, Jika Bantuan Kuota Internet Gratis Belum Masuk ke Nomormu

4 Oktober 2020, 18:39 WIB

Aplikasi untuk Memastikan Bantuan Kuota Internet Gratis Kemendikbud Masuk ke HP-mu

4 Oktober 2020, 18:30 WIB

Seluruh Indonesia kaget! Diabetes mudah diobati (lihat di sini)

Demi Bisa Jadi TNI AL Anak Nelayan Harus Kayuh Perahu Terjang Gelombang Laut

4 Oktober 2020, 18:19 WIB

Cair di Smartfren! Ini Cara Dapat Bantuan Kuota Internet Gratis dari Kemendikbud untuk Belajar

4 Oktober 2020, 18:14 WIB

Tsunami Pulau Jawa, Fenomena Alam dan Pertanda Menakutkan yang Menyertainya, Sebelum Hapus Daratan

4 Oktober 2020, 18:05 WIB

Pengguna Indosat Belum Dapat Bantuan Kuota Internet Gratis dari Kemdikbud, Simak Cara Berikut

4 Oktober 2020, 18:00 WIB

Tidak Semua Pelanggan Telkomsel dapat Kuota Internet Gratis 45 GB, Cek Kriterianya, Kamu Termasuk?

4 Oktober 2020, 17:53 WIB

Gampang Banget, Cara Klaim Kuota Internet Gratis dari Kemdikbud dan Bonus dari Telkomsel

4 Oktober 2020, 17:47 WIB

Bantuan Kuota Internet Gratis Kemdikbud Lewat Telkomsel Belum Masuk? Cek Nomor dan Kuotamu Disini

4 Oktober 2020, 17:43 WIB

Telkomsel Bagikan Kuota Internet Gratis 45 GB per Bulan, Ini Cara Dapatnya!

Cara Dapat Kuota Internet Gratis 50 GB Plus dari Telkomsel, Simak, Coba dan Nikmati Bonusnya

Cara Dapat Kuota Belajar Internet Gratis dari Telkomsel 45 Giga Plus Layanan Menarik Lainnya

Cara Tukar Minyak Jelantah dengan Emas di Pegadaian, Ayo Buruan, Jangan Buang Kesempatan!

Masih Ada Harapan! Ini Cara Dapat Bantuan Kuota Internet Gratis Kemendikbud Bulan Oktober 2020

Dokter Ramai-ramai Serang Eks Panglima TNI Moeldoko, 'Tudingannya Berbahaya, Apalagi Pejabat Negara'

Kader PDIP Pensiunan Militer Ungkap Pengemudi Mobil Dinas TNI Bukan Orang Sembarangan

Terindikasi Tak Suka pada Kebijakan Anies Baswedan, Joko Widodo : Jangan Sok-sokan Me-Lockdown

Bukan Gatot Nurmantyo Cs, Deklarasi KAMI di Jawa Tengah Nyatakan Dukung Pemerintah

Viral Pesta Kolam Renang Deli Serdang, Dalangnya Ternyata Ketua Relawan Mantu Jokowi 'Bobby Lovers'