Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Mega Nugraha
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Seluruh kelurahan di Kota Bandung sedang sibuk mempersiapkan data warga penerima bansos PPKM darurat per 3 Juli sampai 20 Juli 2021.
Dinas Sosial Kota Bandung menetapkan ada 60 ribu penerima bansos PPKM Darurat. Masing-masing penerima Rp 500 ribu. Penerima yang mendapatkan bantuan ialah warga yang tak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Penerima juga hanya mendapatkan sekali bantuan ini selama PPKM darurat.
Lurah Gumuruh, Nurma Safarini mengaku, pendataan di kelurahannya sudah selesai dan terdapat sebanyak 411 calon penerima bansos. Nurma menegaskan mereka yang mendapatkan itu hasil seleksi belum pernah menerima bansos.
"Tapi, masih ada yang kami ajukan karena yang bersangkutan baru satu kali menerima bansos setelah itu tidak menerima lagi," katanya saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).
Baca juga: Simak Tahapan dan Syarat Penerima Bansos dari Pemkot Bandung di Masa PPKM Darurat
Terkait pendataan, katanya, tidak semuanya oleh RT dan RW karena di Kelurahan Gumuruh ada warga yang membutuhkan datang langsung dan dibantu oleh kader PKK.
"Kami ada data base warga. Tahun kemarin juga tercatat yang mengajukan sebanyak 2.500 KK tapi yang mendapatkan sekitar 2.326 KK. Sementara tahun ini 411 sesuai kuota dan akan dikirim ke Dinsos," ujarnya.
Nurma juga mengaku pihaknya telah menyediakan kuota cadangan apabila yang diajukan ada yang tak lolos. Dia mengatakan ada sebanyak 128 KK data cadangan. Data-data tersebut, Nurma menyebut berasal dari data Puskesos tingkat Kelurahan Gumuruh.
"Iya ada (cadangan). Karena ada yang orangtuanya dapat sementara anaknya tidak, namun masih dalam satu KK," katanya.
Hal senada pun diungkap Lurah Cigending, Karna Suherman. Dia mengatakan pendataan warga penerima bansos di Kelurahan Cigending masih sedang proses pengambilan data dari masing-masing RW.
"Pendataan masih proses dan dikoordinir Kasi Kesos kelurahan. Kuota penerima di Cigending ada sebanyak 450 KK. Mereka itu terdata non DTKS, dan alhamdulillah tak ada kendala apa-apa," katanya. (*)
